29 Komnas HAM di LumajangTribratanewsJatim.com: Lagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) datang ke Lumajang. Kehadiran Komnas HAM mendalami 3 hal untuk memperjelas pelanggaran HAM berat yang terjadi tanggal 26 September 2015 menimpa 2 aktivis anti tambang, Salim Kancil dan Tosan.

“Kami ingin memperjelas aksi kejahatan tanggal 26 September 2015 yang dialami dua aktivis anti tambang,” ujar Dianto Bacriadi selaku komisioner Komnas HAM, saat menggelar rilis, Kamis (29/10/2015).

Tiga hal itu meliputi adanya dugaan keterlibatan aparat dalam rangkaian kejadian tanggal 26 September, memperdalam aktivitas pertambangan di Lumajang yang menjadi akar masalah 26 September dan melihat sejauh mana langkah aparat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

“Baik langkah penanganan aktivitas tambang dan juga langkah hukum dalam proses kejahatan manusia tersebut,” lanjut pria berkumis dan berkaca mata itu.

Setelah melakukan diskusi panjang dengan masyarakat dipesisir pantai dan sejumlah saksi Komnas HAM, akahirnya memiliki beberapa kesimpulan. Antara lain, kejadian 26 September ada rangkaiannya dari awal, lambannya penanganan oleh aparat keamanan dalam menanangani pesoalan yang berujung kepada pembunuhan dan penganiayaan berat kepada aktivis anti tambang.

“Tak hanya itu, aktivitas penambangan tidak hanya terjadi di desa Selok Awar-awa. Namun ada disekitar 20 Desa dan juga banyak aksi kekerasan yang terjadi akibat pertambangan, namun tidak terungkap secara jelas dan diproses hukum,” katanya.

Komnas HAM juga telah menyiapkan rekomendasi atas sejumlah temuan-temuan dilapangan tersbut. Yakni moratorium pasir untuk melakukan pembenahan aktivitas tambang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan alam dan konflik sosial.

“Sepanajang sungai bisa ditambang, namun sepanjang pesisir pantai tidak boleh ditambang. Masyarakat juga harus dilibatkan agar bisa menikmati hasil dari pasir itu sendiri,” jelasnya sembari menambahkan yang terakhir, polisi harus berani mengungkap dugaan keterlibatan oknum polisi dalam keterlibatan menjadi beking dalam aktivitas penamabngan pasir.

“Polisi harus berani bongkar dugaan keterlibatan aparat jadi beking tambang pasir,” pungkasnya. (hpl/mbah heru)

Foto: Komnas HAM