TribratanewsJatim.com: Waka Bareskrim Polri, Irjen Syahrul Mamma menegaskan, polisi menangani 29 kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung di ratusan da18 Syarur Mamma 1erah se-Indonesia pada 9 Desember 2015 lalu.
Sementara dalam penanganan tindak pidana Pilkada 2015, yang meraih predikat penyelesaian tercepat dan tidak ada komplin adalah Polda Jabar, Jateng dan Polda Gorontalo.
Ditegaskan, tercatat 29 perkara yang masuk ke Posko Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dengan 21 perkara yang terselesaikan, yakni 14 perkara dalam tahap dua (proses) dan 7 perkara di-SP3 (dihentikan).
Saat membuka Evaluasi Tindak Pidana (TP) Pemilihan yang diikuti Kasubdit I/Kamneg Pidum Polda se-Indonesia, Jumat (18/12/2015) di Singgasana Hotel, Jenderal polisi berbintang dua itu menjelaskan, perkara TP Pemilihan terbanyak menyangkut netralitas pejabat.
“Itu karena ada petahana yang maju lagi, sehingga aparatur sipil sulit netral. Ada pula perkara kampanye hitam (terselubung), serangan fajar, perusakan alat peraga, penggunaan fasilitas negara, dan pemalsuan dokumen. Pemalsuan itu paling sulit karena perlu pembuktian forensik,” katanya.
Namun demikian, Pilkada Serentak yang baru pertama kalinya dilaksanakan itu berlangsung relatif aman, kecuali pasca-rekapitulasi yang ada riak-riak kecil perlu diantisipasi oleh para penyidik.
“Untuk itu, saya harap penyidik Gakkumdu untuk hati-hati dalam menerima pelimpahan kasus TP Pemilihan dari Panwas, usahakan minimal ada dua alat bukti, kalau tidak ya harus dikembalikan ke Panwas untuk dibuktikan terlebih dulu,” lanjutnya.
Sementara itu, didampingi Direktur Tipidum Polri Brigjen Charlo Tewu dan Direskrimum Polda Jatim Kombes Wibowo, Jenderal polisi berbintang satu itu mengatakan, dua alat bukti itu merupakan aturan baru dan yang penting, karena kalau tidak ada dua alat bukti, maka waktu penyidikan yang dibatasi selama 14 hari akan sulit tercapai.
“Kalau tidak mampu membuktikan dalam waktu itu, maka kita dianggap tidak netral, padahal kita netral saja sudah dicurigai, karena memang ada dua pihak. Jadi, dua alat bukti itu menjadi syarat utama untuk kita,” tandasnya.
Selain itu, Polri saat ini juga sedang menunggu proses pelaksanaan untuk lima pilkada yang tertunda yakni Kalteng, Manado, Fak-Fak, Simalungun, dan Pematang Siantar. Ada pula sejumlah daerah yang menuntut pemungutan suara ulang (PSU). (mbah heru)

Foto: Irjen Syahrul Mamma didampingi Direskrimum Polda Jatim, Kombeowo