Bacasaja.net – Pemerintah menyampaikan beberapa alasan mengenai pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah TMII, yang sudah diambil alih dari Yayasan Harapan Kita. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jum’at(10/4/2021).

“Salah satu tindakan pengambilalihan ini menjadi pertimbangan karena kerugian yang dialami pengelola TMII mencapai Rp. 40 Milyar hingga Rp. 50 Milyar setiap tahunnya”, kata Moeldoko.

Malah, setiap tahun Yayasan Harapan Kita harus menutup kerugian dengan memberikan subsidi Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

“Kasihan Yayasan Harapan Kita nombokin (menalangi) terus dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, banyak pihak menduga pengambilalihan TMII berkaitan dengan digugatnya Yayasan Harapan Kita oleh perusahaan asal Singapura, Mitora Pte.Ktd.

Moeldoko menuturkan, secara eksplisit gugatan tak jadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil alih pengelolaan TMII.

Sebab, gugatan tersebut tak disinggung dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

“Pertimbangan itu secara eksplisit tidak masuk dalam Perpres. Mungkin ada itu nanti akan dilihat ya dari pertimbangan manajemennya, tapi dari Perpres yang ada tidak ada pertimbangan-pertimbangan itu,” tegas Moeldoko.

Perlu perbaikan pengelolaan

Menurut Moeldoko, sejak 2016, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola TMII.

Selain itu, dilakukan pula audit oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) terhadap pengelolaan aset negara itu. Berdasarkan asesmen kedua pihak, ada tiga hal yang direkomendasikan.

Pertama, TMII perlu dikelola oleh swasta. Kedua, TMII perlu dikelola dengan kerja sama pemerintah.

Ketiga, TMII dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Kemudian, BPKP juga telah melihat dan mengaudit perkembangan TMII.

“BPKP meminta Mensesneg untuk menangani (TMII). Dari pertimbangan itu maka keluarlah aturan yang baru, yaitu Perpres Nomor 19 Tahun 2021,” tutur Moeldoko. Dengan demikian, maka aturan sebelumnya, yakni Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tentang pengelolaan TMII, tidak berlaku lagi.

Moeldoko menjelaskan, dilihat dari fungsi dan perannya, TMII selama ini telah memberikan sumber edukasi yang sangat luas kepada masyarakat.

“Di situ terjadi pembelajaran toleransi agama, suku, budaya. Bahkan kita lihat bersama bahwa TMII adalah simbol peradaban suku-suku di Indonesia,” ujar Moeldoko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here